FITUR E-KORAN

Baca dalam tampilan E-Koran

Indeks BeritaBerita Utama

Arjuno Terbakar, Malang Menunggu Helikopter

Wisanggeni

Wisanggeni

Penulis Redaksi

23 Oktober 2026 1 mnt baca 49x
Arjuno Terbakar, Malang Menunggu Helikopter
Ukuran Teks:

Indonesia — Rabu malam, 21 Oktober 2026, warga Merjosari, Dinoyo, dan Tunggulwulung menutup jendela lebih awal. Asap dari TPA Supit Urang merambat ke permukiman membawa bau plastik terbakar, dan sebagian warga mendapati abu lengket di jemuran. Di utara, api di lereng Arjuno-Welirang memasuki hari keenam.

BPBD Jawa Timur mencatat 736,8 hektare hutan dan savana hangus per Rabu sore. Api bermula di Prigen, Pasuruan, lalu menjalar ke Toyomarto di Singosari, Wonorejo di Lawang, serta Sumber Brantas dan Sumbergondo di Bumiaji, Kota Batu. Tahura R. Soerjo menurunkan sekitar 110 pendaki dan menutup semua jalur pendakian sejak 17 Oktober.

Dua kebakaran itu berbeda ukuran, tetapi asal-usulnya terdengar akrab. Kepala Satpol PP Kota Malang, Prayitno, menduga api di Supit Urang berawal dari warga yang membakar sampah saat kerja bakti di sisi selatan TPA. Angin menerbangkan baranya ke gunungan sampah yang menyimpan gas metana. Untuk Arjuno, belum ada pejabat yang menyebut penyebabnya. Purnomo Probo Nugroho dari Dinas Kehutanan Jawa Timur memberi gambaran umum kepada Suara Surabaya: kebakaran hutan di provinsi ini pasti dipicu manusia.

Kita sudah membaca berita serupa berkali-kali tahun ini. Pada Agustus, lereng Arjuno terbakar lebih dari 300 hektare. Pada September, api melalap sekitar 1.459 hektare di kawasan Butak dan Kawi yang membentang di Pujon dan Wagir. BPBD Kabupaten Malang mencatat 47 kejadian kebakaran hutan dan lahan seluas 888 hektare sampai awal Oktober. Di dalam kota, UPT Damkar Kota Malang menangani 151 kebakaran sepanjang Januari hingga September, melampaui total 2025 yang berjumlah 118. September sendiri menyumbang 66 kejadian.

Angka-angka itu juga menunjuk sumber apinya. MalangTIMES melaporkan 74 dari 116 kebakaran di Kota Malang pada Juli sampai September terjadi di lahan kosong. Di Kabupaten Malang, Damkar mencatat 34 kebakaran sepanjang Juli, dan 14 di antaranya berawal dari pembakaran sampah. BMKG sudah mengingatkan sejak Juni bahwa kemarau Malang Raya tahun ini akan lebih panjang, sampai Oktober atau November. Kemarau membuat api cepat membesar, sementara warga, petani, dan pendaki yang meninggalkan bara tanpa pengawasan yang menyalakannya.

Petugas yang harus memadamkan api itu bekerja dengan perlengkapan seadanya. UPT Damkar Kota Malang punya 51 personel, tiga mobil pemadam, dan tiga mobil suplai air, semuanya berangkat dari satu markas di Tlogowaru untuk lima kecamatan. Wali Kota Wahyu Hidayat mengakui sekitar 20 dari 50 hidran kota tidak aktif. Soal armada, ia menyebut keterbatasan anggaran.

Kabupaten Malang menanggung beban lebih berat. Wilayahnya seluas 3.534 kilometer persegi dengan 33 kecamatan, sementara Damkar hanya memegang sepuluh mobil pemadam, dua di antaranya dalam perbaikan. Satpol PP sendiri menghitung kebutuhan minimal tujuh pos. Usulan Rp1 miliar untuk satu mobil pemadam dan satu kendaraan penyelamat gagal lolos di Perubahan APBD 2026 dan kini menunggu APBD 2027.

Di gunung, petugas gabungan di Singosari memotong sekat bakar dengan sabit, sekitar 500 meter di depan api. Mereka berjalan kaki karena kendaraan tak bisa masuk, dan sumber air jauh. Kepala UPT Tahura R. Soerjo, Agustiningtyas Marini, mengatakan pihaknya masih melobi pemerintah pusat untuk bantuan water bombing, karena helikopter masih diprioritaskan ke Kalimantan.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta BNPB mengirim helikopter pada 21 Oktober, sehari setelah menerbitkan surat edaran agar warga Jawa Timur menggelar salat istisqa. Saya ikut mengamini doa minta hujan itu. Saya juga mencatat bahwa surat edaran dan permintaan helikopter itu terbit empat sampai lima hari setelah pengguna Tol Pandaan melihat nyala api di puncak Arjuno.

Pola penanganan kita berjalan dari belakang: api menyala, petugas berlari, pemerintah meminta helikopter, lalu semua orang menunggu hujan. Pakar kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang, Tatag Muttaqin, sudah mengingatkan pada Agustus bahwa kebakaran yang berulang tiap tahun justru membuka peluang untuk mencegahnya. Ia meminta pemerintah menyiapkan petugas lapangan untuk patroli dan edukasi, teknologi peringatan dini, dan keterlibatan warga sebelum kemarau tiba.

Langkah pertama menyasar kebiasaan membakar sampah. Kota Malang belum memiliki perda khusus pencegahan kebakaran, dan rancangannya masih dibahas sejak November 2025. DPRD dan Pemkot bisa memasukkan larangan membakar sampah terbuka selama kemarau, lengkap dengan sanksinya. Larangan itu perlu berjalan bersama layanan angkut sampah yang menjangkau kampung dan lahan kosong. Selama membakar tetap menjadi cara termurah untuk membuang sampah, aturan tanpa jalan keluar hanya akan mendorong orang membakar diam-diam.

Langkah kedua menyangkut anggaran. Kabupaten Malang menanggung kerugian sekitar Rp4,5 miliar dari kebakaran bulan Juli saja, empat setengah kali lipat dari usulan armada yang gagal lolos tadi. Kota Malang mencatat kerugian Rp2,17 miliar, satu korban jiwa, dan enam korban luka bakar pada Juli sampai September. Saat menyusun APBD 2027, kepala daerah dan DPRD di Malang Raya perlu menghitung pos, armada, dan hidran sebagai investasi. Pemisahan Damkar dari Satpol PP menjadi dinas sendiri, yang sudah Kota Batu jalankan dan Kota Malang rencanakan, bisa memberi Damkar ruang menyusun anggarannya sendiri.

Langkah ketiga menyentuh lereng gunung. Malang Posco Media melaporkan lahan yang terbakar di Singosari sebagian besar berupa savana dan alang-alang. Di Petung Ombo, Desa Tambaksari, Purwodadi, Pasuruan, Mahfud dan warga sekitarnya mengganti alang-alang dengan kebun kopi di bawah naungan pohon sejak 2017. Kepada Dialogmasa ia bercerita bahwa lahan itu tidak pernah terbakar lagi sejak saat itu. Perhutani, Tahura R. Soerjo, dan lembaga masyarakat desa hutan bisa memperluas cara ini di lereng Arjuno dan Kawi, sekaligus memberi petani hasil panen yang membuat mereka ikut menjaga hutan.

Pembakar juga harus berhadapan dengan hukum. UU Kehutanan, setelah diubah lewat UU Cipta Kerja, mengancam pembakar hutan yang lalai dengan penjara hingga lima tahun dan denda Rp3,5 miliar. Pengadilan Negeri Kraksaan pernah memvonis pengelola wedding organizer yang menyalakan flare di savana Bromo pada 2023 dengan dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp3,5 miliar. Penyelidikan atas kebakaran Arjuno bisa mengirim pesan yang sama kepada pendaki, pemburu, dan pembuka lahan.

Terakhir, pemerintah perlu bersiap untuk ancaman yang datang setelah api padam. BPBD Kota Batu dan Perhutani KPH Malang sudah memperingatkan bahwa lereng yang hangus menaikkan risiko banjir bandang dan longsor saat musim hujan. Tahura R. Soerjo adalah hulu Sungai Brantas, dan kebakaran kali ini sudah merusak sekitar 10 kilometer pipa air bersih di tiga desa di Pasuruan. Warga Batu tentu belum lupa banjir bandang November 2021. Pemetaan lereng yang terbakar dan penanaman ulang perlu dimulai sebelum hujan pertama turun.

BMKG memperkirakan puncak musim hujan baru datang Desember sampai Februari. Selama dua bulan ke depan, tumpukan sampah di pekarangan dan puntung rokok di jalur pendakian masih bisa memicu kebakaran berikutnya. Pemerintah daerah memegang kesempatan lewat APBD 2027 yang pembahasannya berjalan di penghujung tahun ini. Kita, warga Malang Raya, memegang kesempatan yang lebih sederhana: berhenti membakar sampah sendiri, setidaknya sampai hujan turun.

Susunan Redaksi Terbitan

Wisanggeni

Penulis

Wisanggeni

Editor

Tim Redaksi Sunan Ampel Malang

Sebarkan wacana ini ke sahabat/i lainnya:

Ruang Diskusi & Tanggapan (0)

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama memulai dialektika!