Pembangunan Perumahan di Malang: Memenuhi Kebutuhan Warga atau Pasar Properti?

Beny Mifathul Arifin
Penulis Redaksi

Kota Malang — Pembangunan perumahan di Kota Malang tumbuh pesat setiap tahun. Berbagai baliho gencar mempromosikan hunian sekaligus menawarkan peluang investasi properti dan bisnis indekos. Kondisi ini membuktikan bahwa fungsi rumah telah bergeser. Rumah kini bertransformasi menjadi komoditas ekonomi bernilai investasi tinggi dan bukan lagi sekadar sarana pemenuh kebutuhan dasar masyarakat.
Menguji Tujuan Pembangunan
Pertumbuhan pesat ini memunculkan satu pertanyaan mendasar. Apakah pembangunan tersebut murni menjawab kebutuhan warga atau sekadar memenuhi hasrat pasar properti? Pembangunan kawasan hunian tentu memberikan manfaat bagi kota yang sedang berkembang. Namun, setiap proyek perumahan wajib memperhitungkan daya dukung lingkungan, kapasitas infrastruktur, dan kualitas hidup penduduk untuk jangka panjang.
Landasan Hukum dan Aturan Tata Ruang
Negara telah menetapkan standar pembangunan melalui instrumen hukum yang jelas:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: Mewajibkan penyelenggaraan perumahan yang layak, aman, serasi, dan berkelanjutan.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Menuntut penataan ruang kota yang mewujudkan wilayah aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan.
Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap proyek perumahan harus berintegrasi dengan tata ruang kota secara utuh. Para pengembang wajib menyediakan akses jalan memadai, ruang terbuka hijau, sistem drainase yang baik, dan fasilitas umum pendukung.
Dampak Alih Fungsi Lahan
Praktik alih fungsi lahan di Kota Malang terus meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Lahan pertanian dan area perkebunan perlahan menyusut wujudnya menjadi kawasan permukiman padat. Situasi ini memicu berbagai masalah perkotaan baru. Kepadatan lalu lintas meningkat drastis dan beban fasilitas publik semakin berat.
Menurunnya Proporsi Ruang Terbuka Hijau
Kondisi ruang terbuka hijau juga memerlukan perhatian sangat serius. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mewajibkan setiap kota memiliki ruang terbuka hijau minimal 30 persen dari total luas wilayah. Namun, berbagai kajian mencatat proporsi ruang hijau di Kota Malang masih berada jauh di bawah standar ideal tersebut.
Ancaman Masa Depan Kota
Pembangunan perumahan memang bukan satu satunya penyebab krisis ruang hijau ini. Namun, publik memiliki hak penuh untuk mempertanyakan arah kebijakan pembangunan ketika jumlah kawasan hunian terus bertambah sementara area hijau terus menyusut.
Pemerintah dan masyarakat perlu mengevaluasi kepatuhan pembangunan perumahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Pemerintah harus memastikan proyek tersebut benar benar menjawab kebutuhan hunian warga secara nyata, bukan sekadar menuruti agresivitas pasar properti.
Rumah memiliki fungsi utama sebagai ruang hidup masyarakat. Tata ruang kota dan masa depan Kota Malang akan terancam rusak jika kepentingan bisnis pasar lebih mendominasi daripada kebutuhan esensial warganya.
Susunan Redaksi Terbitan

Penulis
Beny Mifathul Arifin

Editor
Sahabat Albert