Perizinan atau Legalisasi Pembangunan?

Beny Mifathul Arifin
Penulis Redaksi

Kota Malang — Beberapa waktu lalu saya berencana mengunjungi kawasan pinggiran Kota Malang. Saya melihat area aneh saat membuka peta digital. Kawasan itu menyerupai area pertambangan pada citra satelit. Lahan terbuka yang sangat luas memicu pertanyaan saya mengenai kemungkinan keberadaan aktivitas tambang di kota ini.
Saya langsung mendatangi lokasi tersebut untuk mencari jawaban. Saya menemukan fakta berbeda setibanya di sana. Lahan itu bukan area pertambangan. Pengembang sedang menyiapkan lahan tersebut untuk proyek perumahan. Pekerja telah meratakan tanah dan mulai membangun jalan lingkungan. Lahan hijau dan perkebunan perlahan berubah fungsi menjadi area permukiman.
Pengalaman ini mendorong saya untuk mengamati fenomena perluasan hunian di Kota Malang. Pengembang memasang banyak baliho promosi perumahan di pinggir jalan. Mereka menawarkan rumah tinggal, properti sewa, dan investasi rumah kos. Hal ini membuktikan pengembang menganggap bisnis properti sangat menguntungkan akibat tingginya permintaan pasar.
Kita perlu mempertanyakan batas maksimal pembangunan kawasan hunian ini. Kita harus menyoroti jumlah sisa lahan yang akan berubah fungsi. Kita juga perlu memastikan pihak yang memegang kendali atas perubahan tata ruang kota.
Pemerintah selalu terlibat dalam perencanaan dan pemberian izin sebelum pengembang membangun perumahan. Surat izin bukan sekadar dokumen administrasi. Pemerintah wajib menggunakan perizinan sebagai alat kendali utama. Alat ini memastikan proyek properti mematuhi aturan tata ruang, daya dukung lingkungan, kapasitas infrastruktur, dan kebutuhan warga.
Pemerintah menunjukkan tanggung jawab atas masa depan kota melalui penerbitan izin. Otoritas ini bukan sekadar proses menyetujui atau menolak proyek. Pemerintah secara langsung menentukan kondisi fisik dan penataan Kota Malang untuk beberapa dekade ke depan melalui setiap izin tersebut.
Masyarakat kini mulai merasakan dampak negatif dari pembangunan ini. Jumlah perumahan terus melonjak. Pemerintah tidak menambah kapasitas jalan secara seimbang. Ruang terbuka hijau semakin berkurang. Masyarakat menuntut lebih banyak fasilitas umum. Volume kendaraan memicu kemacetan di berbagai titik kota. Layanan publik juga menerima tekanan yang semakin berat.
Pembangunan perumahan memang bukan satu-satunya penyebab masalah perkotaan ini. Penambahan jumlah mahasiswa, peningkatan aktivitas ekonomi, dan perpindahan penduduk turut memicu kebutuhan rumah baru. Pemerintah seharusnya bisa memprediksi semua faktor tersebut. Pemerintah wajib merencanakan pembangunan kota dengan cermat dan terukur.
Pemerintah memegang peran paling strategis pada sektor perizinan. Mereka menguasai data tata ruang, kondisi lingkungan, kapasitas jalan, dan kebutuhan fasilitas publik. Pemerintah memiliki otoritas mutlak untuk mengevaluasi proyek. Mereka berhak melanjutkan proyek yang layak dan membatasi pembangunan yang merugikan.
Kita perlu mempertanyakan pelaksanaan fungsi kendali tersebut.
Masyarakat berhak mengkritisi efektivitas sistem perizinan saat ini. Kota Malang terus menghadapi masalah kemacetan, penyusutan ruang hijau, dan kepadatan permukiman. Publik harus menanyakan fungsi asli sistem perizinan. Pemerintah mungkin menjalankan izin sebagai alat kontrol pembangunan sungguhan. Atau, pemerintah hanya menggunakan izin sebagai prosedur administrasi untuk melegalkan semua pengajuan proyek.
Kualitas keputusan pemerintah sangat menentukan nasib Kota Malang. Masa depan kota ini tidak bergantung pada jumlah bangunan baru. Kota ini akan kehilangan kemampuan untuk mengarahkan pertumbuhannya sendiri jika izin kehilangan fungsi pengawasan. Sistem perizinan pada akhirnya hanya akan berfungsi sebagai alat untuk melegalkan pembangunan.
Susunan Redaksi Terbitan

Penulis
Beny Mifathul Arifin