Restart Nahdlatul Ulama

Dr. Alfin Mustikawan, M.Pd
Penulis Redaksi

Kota Malang — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan pada 1-5 Agustus 2026 mendatang sejatinya memikul beban sejarah yang lebih berat dari sekadar rutinitas sirkulasi kepemimpinan elite jam'iyah. Di balik gegap gempita persiapannya, tersimpan sebuah kegelisahan mendalam ketika kita secara jernih mengamati dinamika yang terjadi di tubuh NU hari ini.
Kita semua hampir setiap hari menyaksikan di media begitu jelas tarik-menarik kepentingan yang sangat kuat, benturan tafsir atas arah gerak organisasi, hingga pragmatisme elektoral yang berpotensi mengaburkan visi besar NU. Kegelisahan ini wajar mengemuka, sebab tugas NU sebagai sebuah jam'iyah di masa depan tidaklah semakin ringan. Di tengah disrupsi teknologi dan perubahan konstelasi sosial-politik, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana NU menjadi rumah khidmah yang Istiqomah dalam mengarungi abad kedua agar tidak kehilangan ruh dan marwahnya.
NU sebagai Pemecah Kebuntuan
Untuk merumuskan masa depan, kita harus menengok kembali fondasi masa lalu. Sejarah membuktikan bahwa kelahiran NU pada tahun 1926 bukanlah lahir dari ruang hampa, apalagi sekadar kehendak berkumpul tanpa arah. NU dilahirkan sebagai sebuah respons yang otentik, progresif dan solutif atas krisis multidimensi, baik di tingkat regional, nasional, maupun global yang terjadi saat itu.
Di panggung global, terbentuknya Komite Hijaz adalah manifestasi diplomasi tingkat tinggi para kiai Nusantara untuk menyelamatkan warisan peradaban dan keberagaman mazhab di Tanah Suci dari ancaman puritanisme. Di level nasional, ketika eksistensi Republik Indonesia di ujung tanduk pasca-kemerdekaan, NU hadir menancapkan tonggak sejarah melalui Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Fatwa tersebut bukan sekadar seruan teologis, melainkan solusi politik kebangsaan yang menggerakkan perlawanan semesta demi mempertahankan kedaulatan negara dan jam'iyah NU adalah problemsolver bukan troublemaker, NU selalu hadir secara konsisten menawarkan jalan keluar ketika bangsa dan umat menemui jalan buntu dan bukan menjadi bagian dari masalah bangsa.
Supremasi Khittah dan Kompas Moral Gus Dur
Ketangguhan sejarah dan ketajaman peran NU ini mencapai salah satu bentuk paling ideal dan berwibawa di era kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Melalui momentum historis Muktamar ke-27 di Situbondo pada tahun 1984, NU mengambil keputusan monumental yang menyelamatkan organisasi dari pragmatisme, yakni kembali ke Khittah 1926.
Gus Dur, dengan visi keulamaannya yang melampaui zaman, dengan tegas menarik NU dari kubangan lumpur politik praktis. Di bawah komandonya, supremasi Khittah benar-benar ditegakkan. Gus Dur menjadikan NU bukan lagi sekadar subordinat kekuasaan atau mesin pengepul suara bagi partai politik tertentu, melainkan mengangkat derajatnya menjadi kekuatan civil society yang independen, berwibawa, dan kritis.
Di tangan Gus Dur, NU bertransformasi menjadi kompas moral bangsa. Beliau memayungi kelompok minoritas, membela kaum mustadh'afin, dan secara vokal menyuarakan keadilan sosial serta penegakan hak asasi manusia. Gus Dur memberikan pelajaran penting tentang keberlanjutan jam'iyah, bahwa kebesaran NU justru akan memancar paling terang ketika ia melepaskan syahwat kekuasaan jangka pendek dan meletakkan kepentingan umat manusia di atas segalanya.
Membaca Realitas dan Tantangan Masa Depan Jam'iyah
Memutar jarum jam ke masa kini, realitas yang dihadapi NU kian terjal dan kompleks. Analisis data dari berbagai lembaga riset memperlihatkan bahwa NU sedang mengalami masa transisi yang krusial.
Berdasarkan temuan Alvara Research Center, NU menaungi basis massa kultural yang sangat masif, mencapai puluhan juta orang di seluruh penjuru negeri. Namun, ada pergeseran demografis yang tajam yang dipotret oleh Alvara belakangan ini: warga NU yang dahulu sangat identik dengan masyarakat agraris pedesaan dan kelas menengah ke bawah, perlahan merangsek ke struktur kelas menengah urban. Demografi jamaah mulai didominasi oleh Generasi Z yang fasih berselancar di dunia digital, namun rentan tergerus literasi keagamaannya. Transformasi ini menuntut NU untuk tidak sekadar mengandalkan tata kelola tradisional, melainkan pendekatan manajerial yang modern.
Dari sisi politik, potret survei yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA maupun SMRC pada momentum Pemilu 2024 lalu mengungkap realitas pragmatis di akar rumput. Preferensi politik warga Nahdliyin terbukti sangat cair dan terdistribusi luas ke berbagai partai beraliran nasionalis. Basis kultural NU tidak lagi terpusat dan monoloyal pada satu partai saja.
Kondisi ini merupakan pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menunjukkan kemandirian dan kedewasaan politik warga NU. Namun di sisi lain, tingginya daya tawar elektoral jutaan jamaah ini sangat rentan dikomodifikasi oleh aktor-aktor politik. Fragmentasi dan benturan kepentingan elektoral inilah yang sering kali memercikkan ketegangan baik di akar rumput maupun di pusaran elite jam'iyah yang justru menguras energi jam'iyah dari tugas utamanya.
Melihat dinamika tersebut, urgensi untuk merumuskan ulang masa depan atau keberlanjutan NU menjadi mutlak. Keberlanjutan ini bukan lagi sekadar bagaimana NU mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah dari gempuran ideologi transnasional, tetapi mencakup perluasan peran dalam pembangunan peradaban di era Artificial Intellegence ini. Oleh karena itu, Muktamar ke-35 NU mendatang tidak boleh tergelincir menjadi sekadar arena kalkulasi kekuasaan dan suksesi jabatan. Muktamar harus dikembalikan pada esensi tertingginya sebagai miqot, titik awal dan batas suci serta momentum untuk menata ulang arah gerakan, khidmah kepada umat. Pada Muktamar ke-35 besok, seluruh muktamirin, kiai, pengurus struktural, dan kader-kader intelektual NU harus rela menanggalkan "pakaian" kebesaran kelompok, melepaskan ego-sektoral, dan kembali mengenakan "kain ihram" pengabdian total demi kepentingan umat. Kegelisahan yang mengendap hari ini harus berani dikonversi menjadi energi transformatif.
Sudah saatnya NU merapatkan kembali barisan, menyamakan ritme pergerakan, dan meneguhkan kembali supremasi Khittah 1926 seperti yang pernah dilakukan oleh Gus Dur. Hanya dengan melepaskan diri dari tarikan pragmatisme sesaat dan kembali fokus melayani denyut nadi umat, sustainability Nahdlatul Ulama akan terus terjaga menjadi jangkar peradaban bangsa yang tidak lekang oleh gerusan zaman. Restart NU mutlak menjadi keniscayaan dalam muktamar ke-35 nanti. Wallahua'lam
Susunan Redaksi Terbitan

Penulis
Dr. Alfin Mustikawan, M.Pd

Sumber
https://mahatma.id/berita/restart-nahdlatul-ulama